Kuliah 2 Administrasi dan Supervisi Pendidikan

 

Kuliah 2

Admininstrasi dan Supervisi Pendidikan

 

1.    Pengertian Adminstrasi Pendidikan

  Administrasi secara etimologi berasal dari kata latin ”ad” dan “ministro”. Ad berarti “kepada dan ministro berarti “melayani^”[1]. Dalam bahasa Inggris. Kata “ad”

mempunyai arti yang sama dengan kata “to”, yang berarti “ke” atau “kepada”. Dan ministraire sama artinya dengan kata to serve atau to conduct yang berarti “melayani”, “membantu”, atau “mengarahkan”. Dalam bahasa Inggris to administer berarti pula “mengatur”, “memelihara” (to look after), dan “mengarahkan^[2].

                Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit inilah yang sebenarnya lebih tepat disebut tata usaha (clerical work / office work). Seluruh kegiatan ketatausahaan dapat dirangkum dalam tiga kelompok, yaitu korespondensi, ekspedisi, dan pengarsipan^[3].

            Dalam arti yang luas, pengertian administrasi sebagaimana yang disampaikan oleh Leonard D. White  administration is a process common to all groups efforts, public or private, civil or military^[4]. Ia memaknai administrasi sebagai suatu proses yang umum pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, atau militer baik dalam jumlah yang kecil maupun dalam jumlah yang besar. Herbert A. Simon menyatakan bahwa administrasi adalah administration can be defined as the activites of groups cooperating to accomplish common goals^[5]. Administrasi dirumuskan sebagai kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.  Hadari Nawawi  menyatakan bahwa adaministrasi adalah  kegiatan atau rangakain kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumya[6]^. Prajudi Atmosudirjo menyatakan bahwa administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi berkaitan dengan organisasi, yang berarti bahwa administrasi berada dalam organisasi

            Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah usaha bersama (kerjasama) dalam sebuah kelompok baik kecil maupun besar untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya yang merupakan eksistensi dari fenomena sosial pada masyarakat modern. Jadi administrasi mengandung unsur kerjasama dan kelompok.

                        Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya yang menjadi perhatian administrasi adalah tujuan, manusia, sumber, dan waktu. Kalau keempat unsur tersebut digabungkan dan dilihat dari bentuk dan perilakunya, maka akan menampakkan dirinya sebagai suatu satuan sosial tertentu, yang sering disebut organisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah subsistem  dari organisasi itu sendiri yang unsurnya terdiri dari unsur organisasi yaitu tujuan, orang-orang, sumber, dan waktu.

           

            Definisi pendidikan menurut UU SISDIKNAS no. 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana  untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembeajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa, dan negara^[7].

            Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional) pendidikan adalah segala upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan anak didik dari ketidaktahuan serta sikap iri, dengki, dan egois. Anak didik diharapkan menjadi manusia dewasa dan bijaksana^[8]. Martinus Jan Langeveld memaknai pendidikan adalah upaya untuk membantu peserta didik agar mereka mampu mengerjakan tugas kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab secara oral dan susila. Dalam hal ini, pendidikan juga diartikan sebagai upaya untuk membangun anak agar lebih dewasa^[9].

                        Dengan demikian adaministrasi pendidikan adalah keseluruhan proses kerja sama dalam pendidikan dengan memanfaatkan dan memberdayakan segala sumber yang tersedia

            Dari pengertian administrasi dan pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses kerja sama dengan memanfaatkan dan memberdayakan segala sumber yang tersedia untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu yang menghasilkan anak didik yang berkarakter, berakhlak, dewasan dan bijaksana.

            Menganalisa pengertian tersebut dapat diambil komponen-komponen utama terminologi administrasi yaitu: (1) suatu proses kerjasama, (2) aktivitas memanfaatkan dan memberdayakan, (3) sekelompok orang, (4) sumber daya, dan (5) tujuan.

 

2.    Prinsip Administrasi Pendidikan

Menurut M. Daryanto, prinsip dasar dalam administrasi yaitu:

a.       Prinsip efisiensi

b.      Prinsip pengelolaan

c.       Prinsip pengutamaan tugas pengelolaan

d.      Prinsip kepemimpinan yang efektif

e.       Prinsip kerjasama^[10]

3.    Tujuan Administrasi Pendidikan

Tujuan administras pendidikan yaitu untuk mempersiapkan situasi di sekolah agar pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien melalui implementasi konsep administrasi untuk tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditentukan^[11].

 

4.    Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan

Ruang lingkup administrasi pendidikan mencakup:

a.       Administrasi kurikulum

b.      Administrasi personalia

c.       Administrasi kesiswaan

d.      Administrasi tata usaha

e.       Administrasi sarana prasarana

f.       Administrasi keuangan

g.       Administrasi supervisi

h.      Administrasi hubungan masyarakat^[12]

 

5.    Fungsi Administrasi Pendidikan

Fungsi Administrasi menurut Muljani A. Nurhadi yaitu

a.       Fungsi perencanaan

b.      Fungsi pengorganisasian

c.       Fungsi koordinasi

d.      Fungsi motivasi

e.       Fungsi pengawasan

f.       Fungsi penilaian^[13]

 

 

 

Referensi

Fauzan, Pengantar Sistem Administrasi Pendidikan-Teori dan Praktik, Yogyakarta, UII Press, 2016. ISBN.978-6215-08-6

Gitiyarko, Vincentius. “Pendidikan ala Ki Hadjar Dewantara : Pendidikan yang Memerdekakan.” Kompaspedia, 20 Juni 2021. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pendidikan-ala-ki-hadjar-dewantara-pendidikan-yang-memerdekakan/.

Herbert Simon, Public Adminstration, New York, Albert Knopf, 1959.

Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1981.

ManageRadio. “Pengertian Administrasi dalam arti sempit dan luas | ManageRadio.Com,” 2018. http://manageradio.com/administrasi/pengertian-administrasi-dalam-arti-sempit-dan-luas/.

M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, Jakarta, Rineka Cipta, 2014

M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan supervisi Pendidikan, PT Remaja Rosdakarya, 2009, hlm

Muljani A. Nurhadi, Administrasi Pendidikan Sekolah, Yogyakarta, Andi Offset, 1983

Ramaekers, Stefan. “Langeveld, Martinus J. (1905–1989).” Springer, 20160101. https://lirias.kuleuven.be/retrieve/411115.

Storing, Herbert J. “Leonard D. White and the Study of Public Administration.” Public Administration Review 25, no. 1 (1965): 38–51. https://doi.org/10.2307/974006.

“UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 | Buku Yunandra.” Diakses 16 September 2021. https://buku.yunandracenter.com/produk/uu-2003-20-undang-undang-20-tahun-2003-sistem-pendidikan-nasional/.

 

---

^[1] Fauzan, Pengantar Sistem Administrasi Pendidikan-Teori dan Praktik, Yogyakarta, UII Press, 2016. ISBN.978-6215-08-6

^[2] M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan supervisi Pendidikan, PT Remaja Rosdakarya,  2009, hlm

^[3] ManageRadio, “Pengertian Administrasi dalam arti sempit dan luas | ManageRadio.Com,” 2018, http://manageradio.com/administrasi/pengertian-administrasi-dalam-arti-sempit-dan-luas/.

^[4] Herbert J. Storing, “Leonard D. White and the Study of Public Administration,” Public Administration Review 25, no. 1 (1965): 38–51, https://doi.org/10.2307/974006.

^[5] Herbert Simon, Public Adminstration, New York, Albert Knopf, 1959, 3.

^[6]  Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1981, 14.

 

^[7] “UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 | Buku Yunandra,” diakses 16 September 2021, https://buku.yunandracenter.com/produk/uu-2003-20-undang-undang-20-tahun-2003-sistem-pendidikan-nasional/.

^[8] Vincentius Gitiyarko, “Pendidikan ala Ki Hadjar Dewantara : Pendidikan yang Memerdekakan,” Kompaspedia, 20 Juni 2021, https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pendidikan-ala-ki-hadjar-dewantara-pendidikan-yang-memerdekakan/.

^[9] Stefan Ramaekers, “Langeveld, Martinus J. (1905–1989)” (Springer, 20160101), https://lirias.kuleuven.be/retrieve/411115.

^[10] M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, Jakarta, Rineka Cipta, 2014

^[11] Fauzan, Pengantar Sistem Administrasi Pendidikan-Teori dan Praktik, Yogyakarta, UII Press, 2016. ISBN.978-6215-08-6

[12] Fauzan, Pengantar Sistem Administrasi Pendidikan-Teori dan Praktik

[13] Muljani A. Nurhadi, Administrasi Pendidikan Sekolah, Yogyakarta, Andi Offset, 1983

Kuliah 2 Supervisi Pendidikan Islam

 
Kuliah 2
Supervisi Pendidikan Islam
IAI Al-Khairat Pamekasan

 Konsep Dasar Supervisi

 

1.    Pengertian Supervisi

Supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu super yang artinya “di atas”, dan vision yang bearti “melihat”[1]. Oleh karena itu supervisi mengandung arti melihat dan meninjau yang dilakukan oleh atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan[2]. Webster (dalam Leddick dan Bernard) secara harfiah memaknai supervisi dengan “to over see” yang berarti mengawasi [3]. Secara terminologi supervisi adalah pembinaan guna membantu guru. Bantuan ini diperuntukkan kepada komponen pendidikan guna perbaikan proses pembelajaran dalam meningkatkan kompetensi dan mutu pembelajaran[4]. Bordman juga mendefinisikan supervisi sebagai sebuah usaha untuk menstimulus, mengkoordinasi, dan membimbing guru secara kontinu baik secara individual maupun secara kolektif agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran.

 

2.    Tujuan Supervisi

Sebagaimana definisi supervisi adalah layanan dan bantuan terhadap guru, maka tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi belajar-mengajar   yang   dilakukan   guru   di   kelas. yang  p ada   gilirannya   untuk   meningkatkan   kualitas belajar siswa. Olive (dalam Yulia) mengemukakan bahwa sasaran supervisi adalah:

a.  Mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan oleh sekolah

b.  Meningkatkan proses belajar disekolah

c.  Mengembangkan seluruh staf di sekolah[5]

 

3.    Fungsi Supervisi

Menurut Burton dan Bruckner fungsi utama supervisi modern ialah menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi  proses pembelajaran peserta didik[6]. Briggs mengungkapkan bahwa fungsi utama supervisi bukan perbaikan pembelajaran saja, tapi untuk mengkoordinasi, menstimulasi, dan mendorong kea rah pertumbuhan profesi guru. Secara detail Swearingen dalam   bukunya   Supervision     of Instruction-Foundation   and   Dimention mengemukakan 8 fungsi supervisi:

a.     Mengkoordinasi semua usaha di sekolah

b.    Memperlengkapi kepemimpinana sekolah

c.     Memperluas pengalaman guru

d.    Menstimulus usah – usaha yang kreatif

e.     Memberi fasilitas dan penilaian yang terus menerus

f.Menganalisis situasi belajar mengajar

g.    Memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada setiap anggota staf[7]

 

4.    Prinsip-Prinsip Supervisi

Menurut Sagala ada enam prinsip yang harus dipenuhi, yaitu:

a.       Ilmiah, artinya kegiatan supervisi yang dikembangkan dan dilaksanakan harus sistematis, obyekif, dan mengunakan instrumen atau sarana yang memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat menjadi bahan masukan dalam mengadakan evaluasi terhadap situasi belajar mengajar.

b.      Kooperatif, program supervisi pendidikan dikembangkan atas kerjasama antar supervisor dengan orang yang disupervisi. Dalam hal ini supervisor hendaknya dapat bekerjasama dengan guru, peserta didik, dan masyarakat sekolah yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar.

c.       Konstruktif dan Kreatif, membina para guru untuk selalu mengambil inisiatif sendiri dalam mengembangkan situasi belajar mengajar.

d.      Realistik, pelaksanaan supervisi pendidikan hatus mempertimbangkan dan memperhatikan segala sesuatu yang benar-benar ada di dalam situasi dan kondisi yang obyektif.

e.       Progresif, setiap kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari ukuran dan perhatian. Artinya apakah yang dilakukan oleh guru dapat melahirkan pembelajaran yang maju atau semakin lancarnya kegiatan belajar mengajar.

f.       Inovatif, program supervisi pendidikan selalu melakukan perubahan dengan penemuanpenemuan baru dalam rangkan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan[8]

 

5.    Pentingnya Supervisi bagi Pendidikan Islam

      Dalam bukunya “Role of Supervisor and Curriculum Directors in a Climate of Change” Leeper menyimpulkan beberapa hal yang memberi gambaran tentang latar belakang perlunya supervisi antara lain sebagai berikut:

a.    Bahwa dalam perubahan sosial dewasa ini perlu diperhatikan dimensi baru, yaitu perubahan teknologi ruang angkasa

b.    Susunan Internasional yang berubah dari polarisasi kekuatan pluralisme dalam kekuatan

c.    Berkembangnya science dan teknologi yang semakin cepat

d.   Adanya urbanisasi yang semakin meningkat, menyebabkan masalah baru dalam pendidikan

e.    Adanya tuntutan hak-hak asasi manusia yang juga menyebabkan problema bagi para pendidik yang memerlukan pemecahan secara rasionil[9].

 

 

 

Referensi

 

Burton, WH, dan Lee J. Bruckner. (1955). Supervision. New York: Appleton Century-Craff, Inc

Daryanto, H.M . Administrasi Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta,2006.

H. E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 239

George R. Leddick and Janine M. Bernard, “The History of Supervision: A Critical Review,” Counselor Education and Supervision 19, no. 3 (1980): 186–96, https://doi.org/10.1002/j.1556-6978.1980.tb00913.x.

Piet. A. Sahertian, Frans Mataheru, Prinsip & Tehnik Supervisi Pendidikan, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1981),

Sarkati Sarkati, “KONSEP SUPERVISI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM,” Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam 9, no. 1 (January 9, 2019), https://doi.org/10.18592/jtipai.v9i1.3101.

Rahmah Yulia, “Supervisi Pendidikan” (INA-Rxiv, December 22, 2019), https://doi.org/10.31227/osf.io/ekmuq.

Swearingen, Mildred E. In Supervision of Instruction – Foundation and Dimension, Terjemahan. New York: Prentice Hall, Englewood Cliff, 1961

Saiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: Alfabeta, 2009),

 

 

 

---

[1] Sarkati Sarkati, “KONSEP SUPERVISI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM,” Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam 9, no. 1 (January 9, 2019), https://doi.org/10.18592/jtipai.v9i1.3101.

[2] H. E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 239

[3] George R. Leddick and Janine M. Bernard, “The History of Supervision: A Critical Review,” Counselor Education and Supervision 19, no. 3 (1980): 186–96, https://doi.org/10.1002/j.1556-6978.1980.tb00913.x.

[4] Daryanto, H.M . Administrasi Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta,2006.

[5] Rahmah Yulia, “Supervisi Pendidikan” (INA-Rxiv, December 22, 2019), https://doi.org/10.31227/osf.io/ekmuq.

[6][6] Burton, WH, dan Lee J. Bruckner. (1955). Supervision. New York: Appleton Century-Craff, Inc

[7] Swearingen, Mildred E. In Supervision of Instruction – Foundation and Dimension, Terjemahan. New York: Prentice Hall, Englewood Cliff, 1961

[8] Saiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: Alfabeta, 2009),

[9] Piet. A. Sahertian, Frans Mataheru, Prinsip & Tehnik Supervisi Pendidikan, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1981),